Ibukota – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersatu Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkolaborasi pada perencanaan penanaman modal pada Proyek Krusial Nasional (PSN).
Hal yang dimaksud disepakati pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dimaksud dilaksanakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dengan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Roeslani.
“MoU ini berubah jadi satu langkah awal yang mana sangat baik oleh sebab itu kalau kita lihat kolaborasi antar kementerian, badan, harus terus diperkuat,” ujar Rosan sebagaimana di penjelasan di Jakarta, Senin.
Dia menekankan bahwa penguatan kolaborasi dilaksanakan di rangka mengejar target peningkatan sektor ekonomi 8 persen.
Lebih lanjut, arah kebijakan pengelolaan PSN di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebut berubah menjadi upaya konkret Presiden Prabowo Subianto memperbaiki pengelolaan PSN, sehingga benar-benar berkontribusi mewujudkan rakyat adil serta makmur.
Mengingat pembiayaan PSN juga berasal dari swasta lalu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), selain dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), maka peranan BPI Danantara dianggap sangat penting untuk memperkuat pembiayaan PSN.
Melalui penandatanganan MoU, kedua belah pihak dinyatakan akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial.
Pertama yaitu identifikasi kemungkinan PSN dan juga analisis pembangunan ekonomi strategis berhadapan dengan rencana PSN non-APBN. Kedua adalah koordinasi untuk sinkronisasi dan juga harmonisasi regulasi lalu kebijakan, di antaranya pengembangan skema pembangunan ekonomi di rangka pelaksanaan PSN.
Selanjutnya, penerapan manajemen risiko perkembangan nasional lintas sektor pada PSN dengan pendanaan bersumber dari non-APBN. Terakhir ialah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk menggalang perencanaan juga implementasi pengelolaan BUMN dan juga penanaman modal pada PSN.
Kementerian PPN/Bappenas dan juga BPI Danantara telah lama mengidentifikasi dua PSN yang dimaksud tercantum pada RPJMN 2025-2029 untuk dikerjakan analisis pembangunan ekonomi strategis, yaitu penyelenggaraan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di dalam Sumatera serta pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela (Kepulauan Maluku). Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pendukung swasembada energi juga kawasan lapangan usaha serta logistik terintegrasi.
Rachmat Pambudy mengharapkan kolaborasi ini dapat memunculkan PSN non-APBN yang digunakan lebih lanjut berkualitas serta layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan penanaman modal dari BPI Danantara, dan juga bermetamorfosis menjadi sarana berbagi pengetahuan maupun pengembangan kapasitas untuk menguatkan organisasi juga SDM.
Kepala Bappenas turut mengingatkan bahwa kolaborasi dengan BPI Danantara dapat menerapkan prinsip Governance, Risk, Compliance (GRC), yaitu tata kelola yang tersebut baik, manajemen risiko, juga kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan.
“Kami berharap besar BPI Danantara akan berubah menjadi penggerak utama menuju Negara Indonesia Emas, tidaklah hanya sekali dengan pengelolaan dana yang dimaksud bijak, tetapi juga dengan meningkatkan kekuatan sinergi antara pembiayaan APBN lalu pendanaan kreatif yang berasal dari kekuatan anak bangsa,” katanya.
Artikel ini disadur dari Bappenas dan BPI Danantara kolaborasi dalam perencanaan investasi
