Ibukota – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Rencana Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) akan lebih tinggi fokus pada wilayah yang dimaksud nilai tukar beras mediumnya lebih lanjut lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Lingkup Ketersediaan dan juga Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengutarakan pada wilayah yang dimaksud disebut "merah" atau memiliki tarif membesar dibandingkan dengan area lainnya seperti Kepulauan Maluku juga Papua.
"Indikator keberhasilan inisiatif beras SPHP kali ini tidak besar yang disalurkan, tapi efektivitas di penurunan biaya di wilayah yang digunakan disalurkan," ujar Ketut di Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang dimaksud dapat dikerjakan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di dalam Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan harga jual beras pada tempat yang digunakan dianggap setiap saat tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan total yang sebanding rata pada tiap daerah, bukan lagi dapat diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini sekadar (volume beras yang digunakan sama), tapi tiada ada penurunan harga. Hal ini berubah jadi koreksi kami, evaluasi kami ke tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi untuk penjual yang mana berjualan beras Stabilisasi Pasokan kemudian Harga Pangan (SPHP) di dalam menghadapi tarif eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah menjadi wajib. Wajib juga apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang tersebut berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, nilai tukar beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan biaya beras. Oleh karenanya, ia menekankan tak boleh ada permainan tarif pada tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
