Lembaga Investigasi Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Informasi Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi menghadapi pernyataan Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang digunakan akurat.
Direktur Investigasi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang dimaksud merekam pendapat rakyat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengawaitu waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik rakyat dan juga Trust Indonesia melawan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan cuma waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut masalah data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis siswa ini justru meminta-minta Luhut tak bersikap reaksioner berhadapan dengan kritik yang digunakan dilontarkan berbagai pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang mana berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang dimaksud tepat dan juga baik bagi publik.
“Kami justru mengamati Pak Luhut yang mana seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang mana disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi juga bermanfaat bagi kebijakan rakyat yang dimaksud tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan serta ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa orang isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tidaklah setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar menyampaikan alokasi anggaran hasil efisiensi tiada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan umum yang disebutkan juga ditunjukkan pada acara unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, kemudian Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan serta keraguan responden yang tersebut tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi juga pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
