Hassan Wirajuda: Pemilihan Umum paruh waktu Negeri Paman Sam kunci masa depan urusan politik Trump

DKI Jakarta – Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, menafsirkan pemilihan umum paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat akan berubah jadi salah satu tolak ukur penting untuk menakar keberlanjutan kebijakan yang tersebut diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan yang dimaksud disampaikan Hassan pada waktu bermetamorfosis menjadi pembicara di seminar umum dengan tema “Ineffective Global Order and Trump 2.0: Toward A Chaotic World?” yang dimaksud disaksikan secara daring di Jakarta, Sabtu.
“Pertama, harus kita lihat akan adanya midterm election dua tahun dari sekarang. Apabila keresahan, ketidakpuasan, rakyat Amerika dicerminkan pada midterm election, memilih anggota House kemudian Senate, ada kemungkinan bahwa pengumuman mayoritas pada Partai Republik di House dan Senate bisa bergeser ke Partai Demokrat,” katanya.
Hassan menuturkan bahwa pengenaan tarif merupakan kebijakan Trump yang paling kontroversial, baik di dalam tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, dasar pengenaan tarif, yang mana ditujukan untuk menangguhkan defisit perdagangan, tidaklah memperhitungkan perdagangan jasa di mana surplus Negeri Paman Sam justru besar.
Kendati terdapat prospek perubahan pernyataan rakyat Amerika dari Partai Republik, yang dimaksud merupakan partai pengusung Trump, ke Partai Demokrat pada pemilihan umum paruh waktu yang tersebut akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang, Hassan turut menyoroti popularitas Demokrat yang tersebut rendah pasca kekalahan pada pemilihan presiden 2024 lalu.
“Persoalannya, Partai Demokrat sendiri namanya bukan punya alternatif strategi kemudian sekarang Partai Demokrat juga ratingnya sangat rendah pasca kekalahan (Kamala) Harris pada masa pemilihan tahun lalu,” ucapnya.
Selain pemilihan umum paruh waktu, Hassan yang tersebut juga menjabat sebagai Rektor Universitas Prasetiya Mulya itu menyampaikan bahwa warga global juga harus memperhatikan ambisi Trump untuk menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.
Meskipun berdasarkan Amandemen ke-22 Konstitusi Negeri Paman Sam membatasi pribadi presiden belaka boleh menjabat dua kali, serta Trump sendiri telah lama menyatakan ia tiada berencana untuk mencalonkan diri juga menegaskan akan menghormati batas konstitusional, Hassan menyimpulkan pernyataan Trump bukan sepenuhnya dapat dipercaya.
“Jadi padahal beliau bilang enggak, tapi semua warga enggak percaya. Karena Trump dapat bicara pagi ini, sorenya udah berbeda. Tapi menariknya beliau itu Presiden teflon, apapun ia katakan enggak pernah nempel. Jadi luntur saja,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa pengenaan tarif tidaklah cuma mengabaikan aturan pada Organisasi Perdagangan Global (WTO), tetapi juga mengabaikan ketentuan-ketentuan di Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana mencakup aturan mengenai kedaulatan negara, keutuhan wilayah, lalu prinsip non-intervensi.
Artikel ini disadur dari Hassan Wirajuda: Pemilu paruh waktu AS kunci masa depan politik Trump






