JAKARTA – Mega skandal korupsi di dalam lingkungan Pertamina yang mana diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai kesulitan ini. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya berjanji untuk menyokong penegakan hukum kemudian transparansi di perkara ini.
“Pengawasan terhadap Pertamina serta sektor energi akan diperkuat untuk mengurangi perkara mirip terjadi pada masa depan,” ucap Mukhtarudin pada keterangannya, Awal Minggu (3/3/2025).
Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, pada hal ini Kementerian Energi lalu Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk kelompok untuk mendalami perkara tersebut.
Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini pun menambahkan, pihaknya telah dilakukan melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan juga uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 pada banyak SPBU bersatu Lembaga Minyak serta Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk meyakinkan bahwa komoditas yang diberikan ke warga benar-benar berkualitas dan juga sesuai spek yang digunakan ditentukan.
Mukhtarudin pun mengajukan permohonan PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang dimaksud komprehensif dan juga sosialisasi yang digunakan masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang dimaksud akhir-akhir ini sangat meresahkan agar penduduk dapat memahami fakta yang dimaksud sebenarnya.
“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dengan persoalan hukum ini lalu terpengaruh dari berita-berita yang digunakan tidak ada benar yang digunakan beredar di tempat masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap Pertamina agar penduduk tak berpaling ke SPBU swasta oleh sebab itu tindakan hukum ini. Ujung-ujung nya Pertamina serta negara merugi. Hal ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
Tak hanya sekali itu, Mukhtarudin juga menyayangkan masalah narasi di area rakyat yang dimaksud kurang tepat di tindakan hukum ini. Dalam perkembangannya, beberapa pihak justru menyeret nama Menteri Tenaga lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pusaran mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara tindakan hukum korupsi terjadi pada medio 2018-2023.
Justru, sambung dia, ketika ini Menteri Bahlil berada dalam melakukan pembersihan dan juga pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.
“Komisi energi akan memverifikasi bahwa informasi yang digunakan disampaikan untuk rakyat bersumber dari fakta yang digunakan akurat serta tak digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah tertentu,” kata Mukhtarudin.
Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi kesempatan penting bagi Pertamina juga anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.
“Momentum perbaikan ini untuk memulihkan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucap Mukhtarudin.
