JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan telah dilakukan melobi pemerintah Arab Saudi agar dapat menambahkan kuota pengawas haji untuk jemaah haji Indonesia.
Permintaan itu sudah pernah dilayangkan ketika dirinya bertemu secara langsung dengan Menteri Haji lalu Menteri Bidang Kesehatan Arab Saudi.
“Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya kemudian juga menteri kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini,” kata Nasaruddin ketika rapat sama-sama Komisi VIII DPR RI, di area Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Salah satu alasan kuat mengapa Indonesia membutuhkan tambahan kuota adalah lantaran tahun ini diprediksi 1.000-1.500 jemaah haji dengan syarat Indonesia masuk di kategori lansia dengan risiko tinggi hingga penyandang disabilitas.
Namun, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota pengawas haji cuma sebesar 1 persen dari total jemaah haji.
Penurunan kuota petugas ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi untuk menurunkan jumlah agregat petugas haji di area masing-masing negara.
Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Rincian kuota yang disebutkan adalah 203.320 untuk jemaah haji reguler dan juga 17.680 untuk jemaah haji khusus. Dengan ketentuan tersebut, kuota untuk petugas haji Indonesia cuma sebanyak 2.210 orang saja.
“Kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya saja sekitar 2.000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya,” ujarnya.
Nasaruddin mencoba menjelaskan untuk pihak Arab Saudi bahwa dengan pembatasan kuota pengawas ini justru akan menghasilkan kesulitan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya disebabkan oleh kendala bahasa.
“Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia lantaran kalau tidaklah kan itu (pendampingan) akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia,” pungkasnya.
