Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesi menggerakkan reformasi PBB juga lembaga multilateral lainnya akan berubah jadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam jadwal diskusi “Dinamika juga Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keamanan, lalu Kondisi Keuangan Global” oleh The Yudhoyono Institute ke Jakarta, Minggu.
Menurut dia, rangka institusi multilateral yang digunakan ada ketika ini seperti PBB kemudian Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Bumi II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang mana semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini tidaklah mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tiada lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesi senantiasa menyokong pergerakan reformasi multilateral lantaran meyakini bahwa sistem multilateral yang mana efektif harus dibuat lebih tinggi inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam dunia yang digunakan semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu mengakibatkan globus untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Tanah Air terancam melemah jikalau tidaklah diiringi dengan inovasi tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan tahapan reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB di bentuk penambahan jumlah agregat anggota masih Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya pada Diskusi Diplomasi Antalya 2025 pada hari terakhir pekan (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, kemudian lainnya mempunyai populasi kemudian peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang digunakan setara di susunan tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
