DKI Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak juga Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi juga mengendalikan penyaluran komponen bakar minyak (BBM) subsidi kemudian kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, pada keterangannya ke Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat wilayah (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi lalu konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi lalu kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi lalu kompensasi untuk masyarakat yang dimaksud berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu berubah menjadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang dimaksud diselenggarakan pada rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesi ke Jakarta, hari terakhir pekan (11/4/2025).
BPH Migas sudah pernah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan mempunyai surat rekomendasi, yang diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah mengembangkan aplikasi mobile Xstar, yang tersebut merupakan salah satu alat kontrol pemakaian BBM subsidi juga kompensasi agar tepat sasaran juga tepat volume.
"Kami juga sudah ada mempunyai perangkat lunak untuk penerbitan surat rekomendasi serta datanya sudah ada terintegrasi dengan pemerintah area lalu badan bisnis penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas jumlah penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam di sebuah sistem, yang mana mana jumlah BBM subsidi lalu kompensasi yang disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang sudah ada dikeluarkan untuk tiap-tiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur kemudian mengawasi penyaluran BBM subsidi lalu kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berikrar mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengerti bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang digunakan dapat dimanfaatkan di rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menyokong perempuan Negara Indonesia dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas pada memaksimalkan pemanfaatan gas bumi pada di negeri, oleh sebab itu gas bumi merupakan energi yang lebih banyak bersih juga efisien.
"Bagaimana nanti penduduk beralih terhadap energi yang tersebut lebih lanjut bersih dan juga lebih tinggi simpel didapatkan. Sudah seharusnya perempuan terlibat untuk membantu juga menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang mana diberi amanah mengawasi sebuah lembaga, ia mengundang perempuan Negara Indonesia mengerahkan segenap kemampuan yang mana dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita dan juga berkontribusi nyata bagi pengerjaan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang tersebut diamanahkan untuk kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi serta Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Daya Baru Terbarukan dan juga Konservasi Daya Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dan juga beberapa orang Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
