Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan kemudian independensi, ke berada dalam laporan bahwa bantuan dalam Jalur Wilayah Gaza akan didistribusikan militer tanah Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil pertarungan kabinet keamanan negara Israel yang dimaksud akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negara Israel lalu Amerika Serikat dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tidaklah hadir di pertandingan yang dimaksud serta tiada dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidak ada bisa jadi berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang sanggup saya ungkapkan adalah, baik pada Daerah Gaza maupun tempat lain dalam dunia, operasi kemanusiaan PBB semata-mata akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemudian independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan perasaan khawatir tentang krisis kemanusiaan yang mana semakin pada di Gaza, di mana keadaan hidup terus menjadi lebih buruk lalu bilangan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, lalu malnutrisi memburuk dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang mana menemukan lebih besar dari 80 perkara malnutrisi akut di dalam antara 1.300 anak-anak di dalam Kawasan Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke sarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF dalam Rafah masih “sangat terbatas” dikarenakan blokade bantuan tanah Israel yang digunakan terus berlanjut juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk menegaskan pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun pemukim membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, lalu independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang mempunyai pengaruh untuk melakukan apa pun yang tersebut dia sanggup untuk memacu pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah terjadi menyembunyikan perlintasan ke Wilayah Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud meskipun terdapat laporan berulang tentang kelaparan di wilayah yang mana hancur akibat konflik itu.
Israel melanjutkan serangan ke Kawasan Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata kemudian pertukaran tahanan yang dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negara Israel telah lama membunuh lebih besar dari 51.300 warga Palestina di Gaza, sebagian besar dari dia adalah perempuan serta anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negara Israel Benjamin Netanyahu lalu mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, menghadapi kejahatan peperangan serta kejahatan terhadap kemanusiaan pada Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida ke Mahkamah Internasional melawan pertempuran yang mana dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
