Deddy Sitorus Ungkap Ada Utusan Minta Hasto Mundur dari Sekjen kemudian PDIP Jangan Pecat Jokowi
JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan yang digunakan memberitahu terhadap partainya untuk meminta-minta Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak cuma itu, PDIP juga diminta agar bukan mengeluarkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran beliau menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini tindakan hukum yang dimaksud menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang dimaksud menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi kemudian menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian lalu KPK,” kata Deddy di jumpa pers yang mana diselenggarakan pada kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang dimaksud. Dia semata-mata mengatakan apabila utusan ini merupakan orang yang tersebut sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini persoalan hukum Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi.
“Itulah juga yang digunakan menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang digunakan dilandasi oleh itikad tak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Menurutnya, jikalau memang sebenarnya KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum di area Republik ini, maka tentu banyak persoalan atau perkara hukum lainnya yang tersebut sanggup dipecahkan KPK.
“Kasus mas Hasto jelas adalah tindakan hukum politisasi hukum, kriminalisasi jahat serta itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” katanya.
