Catat! THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran kemudian Tak Boleh Dicicil

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yassierli menegaskan bahwa tunjangan hari raya ( THR ) wajib diberikan perusahaan untuk para pekerja paling lambat H-7 Lebaran. Selain itu, perusahaan juga wajib membayarkan THR secara penuh dan juga bukan boleh dicicil.

Menaker Yassierli menyampaikan, pemberian THR merupakan kewajiban yang tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini tertuang di Peraturan pemerintahan No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja.

” THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tiada boleh dicicil dan juga saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan ini,” kata Menaker Yassierli pada konferensi pers yang mana diselenggarakan di area Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Menaker Yassierli menyatakan, bahwa pekerja atau buruh yang tersebut berhak mendapatkan THR adalah mereka yang digunakan sudah miliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih banyak pada hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT).

Lebih lanjut, Menaker juga menegaskan ketentuan THR berlaku juga bagi pekerja atau buruh harian lepas lalu pekerja dengan sistem satuan hasil yang digunakan telah dilakukan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bagi pekerja atau buruh yang dimaksud sudah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional,” pungkasnya.