SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, dan juga Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang digunakan sebagian besar dihuni orang Serbia dalam Bosnia serta Herzegovina.
Mereka dituduh sudah melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang mana membatasi operasi lembaga peradilan lalu penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah konflik saudara brutal yang tersebut mengadu domba kelompok etnoreligius di dalam wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia serta Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang memerintah sendiri, Republika Srpska yang tersebut beranggotakan etnis Serbia kemudian satu federasi yang digunakan dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) dan juga Kroasia, di dalam bawah Perjanjian Dayton 1995 yang dimaksud ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang disebutkan diperintah oleh presiden yang beranggotakan tiga orang, pribadi Bosniak, pribadi Serbia, dan juga pribadi Kroasia, serta mencakup distrik otonom dalam persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang tersebut mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tak mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang mana berpusat di dalam Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang disebutkan pasca Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Awal Menteri Radovan Viskovic, lalu Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang mana berpusat dalam Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara untuk Dodik dan juga melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun akibat menghalangi kebijakan yang tersebut dibuat pengadilan konstitusi Bosnia lalu menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang tersebut berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tiada hadir di vonisnya serta mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan lalu melarang penegakan putusan apa pun yang tersebut dibuat badan peradilan negara Bosnia di tempat wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang tersebut melarang badan peradilan pusat lalu polisi beroperasi di dalam Republika Srpska.
