YouTube Perketat Aturan Soal Konten Judi Online

SINGAPURA – YouTube, sistem berbagi video, mengumumkan kebijakan terbaru terkait perjudian online untuk melindungi pengguna dari konten yang digunakan berpotensi membahayakan.

Menurut pengumuman tersebut, penguatan kebijakan yang ada mengenai konten perjudian daring di tempat jaringan akan berlaku pada tanggal 19 Maret di dalam seluruh dunia.

“Berdasarkan kebijakan kami pada waktu ini terkait barang atau jasa ilegal atau yang dimaksud diatur, kami tidak ada mengizinkan metode apa pun untuk mengarahkan pemirsa dengan segera ke situs web atau program perjudian yang mana tak dikenali oleh Google. Hal ini termasuk URL, tautan teks juga gambar, tampilan visual (termasuk logo) atau referensi lisan.”

“Harap diperhatikan bahwa konten yang dimaksud menjanjikan keuntungan dapat dihapus terlepas dari apakah situs web atau perangkat lunak perjudian daring yang dimaksud disetujui oleh Google,” kata pengumuman itu.

YouTube milik Google menyatakan bahwa konten yang tersebut tidaklah melanggar Pedoman Komunitas, tetapi masih menampilkan perjudian kasino daring kemudian memperkenalkan perangkat lunak terkait dapat dikenakan batasan usia.

“Ini berarti bahwa konten perjudian daring (termasuk taruhan olahraga daring kemudian penggambaran perjudian fisik) tidaklah dapat dilihat oleh pengguna yang digunakan tidaklah masuk atau pengguna yang digunakan berusia di dalam bawah 18 tahun.

“Kami memahami bahwa pembaruan ini dapat memengaruhi kreator konten yang dimaksud berfokus pada perjudian daring seperti permainan lalu program kasino, tetapi kami yakin inovasi ini merupakan langkah penting pada melindungi komunitas, khususnya pemirsa muda.”
“YouTube berikrar untuk menyokong pembuat konten sekaligus menjamin media yang aman lalu bertanggung jawab bagi semua,” kata pengumuman itu.

Langkah yang tersebut diambil YouTube ini sejalan dengan upaya berkelanjutan eksekutif MADANI untuk memerangi aktivitas perjudian daring.

Pemerintah telah terjadi mengambil tindakan serius termasuk memperkenalkan Lisensi Pemberi Layanan (ASP) Kelas C untuk penyedia layanan media sosial juga instruksi internet di area Malaya lalu mengesahkan Undang-Undang Ketenteraman Secara Virtual 2024 oleh Parlemen pada 12 Desember tahun lalu, yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan keamanan daring bagi publik Malaysia.