DKI Jakarta – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang digunakan sekarang terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih lanjut tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti pendatang harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang dimaksud ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri juga Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, ke Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata diperlukan mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau lingkungan ekonomi baru yang digunakan dapat menciptakan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih besar untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat beberapa orang lingkungan ekonomi yang mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga bidang kapal yacht yang digunakan sedang berprogres ke kawasan Asia.
“Ini yang tersebut kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang tersebut fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Negara Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang tersebut dapat kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga ia bisa jadi spending lebih lanjut banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata ke bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet tambahan banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengungkap puasa sampai malam, menginap kita di sana. Ada yang dimaksud nginap di hotel, ada yang pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran juga paket wisata, model item atau infrastruktur apa cuma yang digunakan wajib disusun dan juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang digunakan ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang digunakan seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran ke K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
