DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Tanah Air (KemenP2MI) resmi bekerja serupa dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia yang mana lebih tinggi baik.
“Kami ingin memulai pembangunan sistem yang dimaksud lebih banyak baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air pada kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU pada kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi dan juga pemberdayaan pekerja migran Indonesi dengan memberikan pendampingan sejak di dalam pelatihan di konteks psikologis kemudian pemahaman keagamaan.
Selain itu, banyak anak-anak pekerja migran yang tersebut memiliki akses terbatas berhadapan dengan pendidikan, lalu Menteri Karding menggalakkan PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga meminta-minta PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Tanah Air pada hal wirausaha.
“Bahwa mereka kembali ini terpencil tambahan baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan pihaknya setiap saat ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa kemudian negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dimaksud dipandang diperlukan bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, direalisasikan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
