JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang telah terjadi disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang baru disahkan mengakibatkan sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar menghadirkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI kemudian kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang dimaksud kuat, profesional, serta fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan lalu kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang sanggup mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di area X dikutip, Hari Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang tersebut menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, umum sulit mengakses draf akhir RUU TNI lalu minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menegaskan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan juga utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen rakyat harus meyakinkan ada rambu-rambu hukum yang tersebut jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana meyakinkan bahwa pembaharuan ini tak akan menghadirkan dampak di dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan di area internal TNI? Salah satu tantangan besar di tempat TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran akibat prestasi, bukanlah lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang makin profesional, kuat, kemudian dihormati, baik dalam di negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang tersebut profesional juga berpihak pada rakyat. Maka justru sebab itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan pertempuran masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meskipun tak setuju dengan langkah pemerintah, selalu menggalang kewenangan pemerintah yang dimaksud sah juga berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
