JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil terbaru Angka Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI). Dalam pengukuran atau survei yang dimaksud dijalankan pada Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17, terpencil di area bawah negara-negara seperti Singapura (87,23), Jepun (84,11), serta Korea Selatan (79,44).
Menurut pendiri LSI, Denny JA untuk mewujudkan gebrakan besar seperti yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto -termasuk acara 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan juga target pertumbuhan dunia usaha 8%- perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang dimaksud baik. Namun, tantangan utama yang mana dihadapi Indonesia adalah kualitas tata kelola yang digunakan masih rendah.
“GGI merupakan alat ukur yang mana dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Skala ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), Demokrasi (15%), Pembangunan Individu (15%), dan juga Keberlanjutan Lingkungan (10%),” ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).
Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan besar pada tata kelola pemerintahan, di area antaranya kasus-kasus korupsi besar yang digunakan terus menggerogoti sistem.
Beberapa persoalan hukum yang dimaksud mengemuka adalah persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di area anak perusahaan Pertamina yang mana merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, dan juga dugaan korupsi pada pengelolaan 109 ton emas oleh pejabat PT Antam Tbk dan juga tata niaga komoditas timah yang tersebut merugikan negara hingga Rp271,07 triliun pada periode 2015-2022.
“Pemberantasan korupsi yang penting kemudian berkelanjutan menjadi kunci utama untuk meningkatkan skor GGI Indonesia,” tandas Denny JA.
Dia juga menyoroti rendahnya efektivitas birokrasi Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara forward seperti Singapura, Jepang, juga Korea Selatan. Negara-negara yang disebutkan sukses sebab memiliki birokrasi yang dimaksud efektif, cepat, kemudian transparan. Oleh oleh sebab itu itu, Indonesia harus segera melakukan perbaikan agar tak semakin tertinggal.
